Hukum Indonesia secara sistematis melumpuhkan jurnalis

Undang-undang media baru di Indonesia menargetkan jurnalis dan melanggar hak daripada melindungi mereka

Otoritarianisme digital semakin mengakar di Indonesia. Undang-undang media baru menawarkan janji perlindungan, tetapi serangan online hanya meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Sepanjang tahun 2019, jurnalis kerap dikenai tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjadikan fitnah dunia maya sebagai kejahatan. Ketentuan ini dapat dengan mudah disalahgunakan untuk membungkam kritik, khususnya kritik terhadap pejabat publik.

Pada September 2019, jurnalis independen Dandhy Dwi Laksono menjadi sasaran sebagai tersangka penyebaran kebencian. Ia ditangkap karena postingannya tentang Papua dan didakwa dengan UU ITE tentang penyebaran ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan kebencian rasial dan agama.

Jumlah kasus meningkat, dengan banyak serangan digital pada tahun 2020. Menurut Laporan SAFENet 2020, Indonesia memasuki fase waspada pertama otoritarianisme digital. Serangan siber di Indonesia sudah meluas, menyasar jurnalis, akademisi, aktivis atau mahasiswa pembela HAM, tokoh adat, aktivis lingkungan, aktivis antikorupsi, dan kelompok perempuan.

Ancaman terhadap hak asasi manusia telah dilakukan melalui berbagai serangan digital, termasuk peretasan, doxxing (mempublikasikan detail pribadi seseorang dengan niat jahat), penganiayaan, peretasan, dan mata-mata. Krisis COVID-19 telah menjadi ancaman yang semakin serius bagi kebebasan sipil – tidak hanya hak atas privasi, tetapi juga kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Dalam laporan Global Cybersecurity Index 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-24 dari 182 negara. Itu dianggap jauh dari aman.

Serangan digital telah menargetkan kerentanan perusahaan media. Tirto.id dan Tempo.co memiliki artikel yang berisi pandangan kritis tentang kebijakan pemerintah tentang COVID-19 dihapus dari situs web mereka. Serangan-serangan ini tidak hanya mengungkapkan kelemahan keamanan sistem media tetapi juga merupakan ancaman langsung terhadap demokrasi dan kebebasan pers. Serangan itu tidak terbatas pada Tempo.co dan Tirto.id tetapi diperluas ke empat media.

Kebebasan pers semakin memburuk di Papua dan Papua Barat – dan tidak pernah mudah untuk melaporkan masalah Papua. Ekspresi politik sebagai ekspresi yang sah dapat dengan mudah mengalami represi, kekerasan dan diskriminasi rasial, seperti yang terjadi pada Agustus-Oktober 2019 di Malang dan Surabaya.

Setelah gelombang demonstrasi terkait rasisme terhadap orang Papua meningkat, pada 21 Agustus 2019 pemerintah menutup internet di Papua dan Papua Barat. Siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan, layanan telekomunikasi di Papua dan Papua Barat diblokir untuk mempercepat proses pemulihan keamanan dan ketertiban. Penutupan internet di Papua jelas bertentangan dengan Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005.

Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI) dan SAFEnet mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, yang memutuskan bahwa mematikan internet adalah melanggar hukum.

Jurnalis dapat menjadi sasaran individu untuk kegiatan pribadi, terutama di media sosial. Tiga jurnalis dijerat UU ITE.

Di luar jurnalistik, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Swasta. Peraturan tersebut dapat melemahkan perlindungan semua platform media sosial, aplikasi, dan penyedia layanan online, terutama terkait dengan yurisdiksi domestik atau nasional atas data, kebijakan, dan praktik pengguna. Kerangka hukum semacam itu menjadi instrumen represif yang bertentangan atau bahkan melanggar hak asasi manusia.

Peraturan tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk memblokir akses informasi online. Permintaan pemblokiran dapat datang dari lembaga penegak hukum Indonesia, pengadilan, Kementerian Penerangan atau anggota masyarakat. Undang-undang tersebut telah mengadopsi pendekatan keamanan, daripada fokus pada perlindungan hak asasi manusia. Ini berpotensi mempengaruhi platform jurnalisme warga, dan bahkan dapat menargetkan outlet media massa.

Kekuasaan seperti itu mudah disalahgunakan. Kekuasaan yang berlebihan terlihat jelas pada perilaku aparat kepolisian dalam situasi darurat, terutama terkait COVID-19. Pandemi juga menyebabkan serangan digital tanpa akuntabilitas dan kemampuan untuk membungkam kritik.

Hal itu disahkan melalui surat telegram rahasia (surat resmi Polri yang ditujukan kepada jajaran bawah) yang dikeluarkan pada 2 Oktober 2020. Surat tersebut menginstruksikan seluruh jajaran di 25 provinsi dan 300 kabupaten dan kota untuk melarang aksi unjuk rasa. Ia juga menginstruksikan polisi untuk melakukan patroli siber di media sosial untuk mewaspadai opini yang tidak setuju dengan tindakan pemerintah dalam menangani pandemi. Surat itu mengungkapkan ketidakprofesionalan polisi karena mengeluarkan instruksi yang bertentangan dengan tugas dan wewenangnya.

Polisi juga dinilai sudah kehilangan netralitasnya dalam menangani aksi unjuk rasa soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Hukum melayani kepentingan pasar investasi alih-alih melindungi warga negara. Aktivitas kepolisian digital terkait pembelanjaan polisi dan dugaan pembentukan opini publik dinilai bertentangan dengan aturan hukum. Jurnalisme dan pers dipengaruhi oleh RUU Cipta Kerja, dan jurnalis adalah bagian dari gerakan sipil yang menolak undang-undang tersebut.

Ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia sejalan dengan perkembangan otoritarianisme digital. Ini telah didefinisikan sebagai praktik represi dan kontrol di dunia maya, terutama menggunakan penindasan teknologi dengan tujuan melemahkan kelompok yang menolak kebijakan pemerintah yang mereka anggap bertentangan dengan hak-hak sipil.

Kriminalisasi jurnalis yang menggunakan UU ITE, termasuk penggunaan surat telegram polisi, merupakan ancaman serius bagi kebebasan pers. SKB Menteri Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung dan Polri, yang dihadirkan sebagai dokumen interpretasi hukum untuk membantu menyelesaikan persoalan UU ITE, justru menimbulkan persoalan baru. SKB tetap mudah disalahgunakan karena bertentangan dengan asas kepastian hukum serta asas hukum dan keadilan. Apalagi tidak menekankan perlindungan kebebasan digital, termasuk menghentikan kasus hukum yang dijatuhkan oleh UU ITE.

Selain itu, serangan pengawasan besar-besaran dan pengerahan pasukan siber (profesional, ahli strategi media sosial bermotivasi politik) untuk menciptakan informasi yang salah dan disinformasi, termasuk kampanye yang sering menargetkan jurnalis perempuan, merupakan serangan sistematis terhadap keselamatan jurnalis. Indonesia tidak bisa dianggap sebagai tempat yang aman bagi jurnalis untuk melakukan pekerjaannya.

Herlambang P. Wiratraman adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah MadaYogyakarta, Indonesia, anggota dari Akademi Ilmu Pengetahuan Muda Indonesia (ALMI), dan Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Karyanya berfokus pada hukum tata negara, hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

Dr Wiratraman menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak menerima dana khusus dalam bentuk apapun.

Awalnya diterbitkan di bawah Creative Commons oleh info 360.

Posting hukum Indonesia secara sistematis mencekik jurnalis muncul pertama kali di 360.

Prize besar Data SGP 2020 – 2021. Cashback khusus yang lain muncul diamati secara terpola via banner yg kami sampaikan pada laman ini, serta juga bisa ditanyakan pada teknisi LiveChat support kita yang stanby 24 jam On the internet untuk mengservis segala kebutuhan antara visitor. Ayo segera gabung, serta menangkan Toto dan Kasino Online terbaik yg tersedia di tempat kami.